Kubu Prabowo Yakin Gaet PDIP Masuk Pemerintahan, Berdasarkan Komunikasi Awal

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA — Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani meyakini harapan pihaknya untuk menggaet PDI Perjuangan (PDIP) masuk ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran akan berhasil dan tidak bertepuk sebelah tangan.

Ahmad Muzani meyakini PDIP yang dipimpin Megawati Soekanoputri bakal mau masuk bergabung dan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal itu, kata Muzani diketahui berdasarkan komunikasi awal pihaknya dengan PDIP, kubu lawan politiknya.

“Dari komunikasi awal kami dengan semua parpol yang tadinya berbeda pilihan dalam pilpres sepertinya dalam komunikasi awal kami bukan sesuatu yang bertepuk sebelah tangan,” kata Muzani saat ditemui di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Prabowo, kata Muzani, terus berharap agar PDIP maupun parpol kubu lawan politiknya bisa bersama membangun Indonesia.

Karena itu, menhurutnya komunikasi pun terus dilakukan dengan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca juga: Anies Baswedan Berharap Besar Pada PDIP Soal Hak Angket DPR Terkait Kecurangan Pemilu 2024

“Komunikasi kami dengan rekan-rekan sejawat pimpinan partai politik berjalan dengan baik. Termasuk dengan teman-teman yang mengusung pasangan paslon 01 dan 03,” katanya.

Muzani memastikan komuniasi berjalan akrab.

“Berjalan dengan baik berjalan dengan akrab karena sesungguhnya diantara kami juga mempunyai pemahaman yang sama tentang masa depan indonesia masa depan pemerintahan dalam situasi yang lebih baik,” tutupnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan PDI Perjuangan siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.

Baca juga: PDIP dan PKS Satu Sikap Soal Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi, Hasto: Fokus Pemilu

Hasto menjelaskan jika berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Berada di luar pemerintahan, kata dia, adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, lalu.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dalam tayangan Satu Meja di Kompas TV, pada Rabu (14/2/2024) malam.

Lebih lanjut, politisi asal Yogyakarta ini menyebut, bahwa pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *